Memetik Hikmah dan Pelajaran Dari Masyarakat Pati jawa Tengah

Oleh : kang Subari pengamat sosial, budaya dan politik tinggal di jawa Timur. 

Peristiwa di kabupaten Pati Jawa Tengah, menjadi sorotan dari berbagai media dan pengamat sosialnya, budaya dan politik di tanah Air.   Ucapan Seorang bupati Pati yang bisa merubah rakyatnya menjadi geram kemudian berbondong bondong ke alun alun Pati seperti lautan manusia. Bukan untuk festival, melainkan  protes besar warga terhadap pimpinan yang membebani masyarakat. Masyarakat merasa tertekan sehingga menuntut kebijaksanaan yang memberatkan masyarakat. Mereka bersatu padu kumpul di pendopo sekitar alun alun Pati, bukan sekadar janji di atas panggung tetapi menuntut kebiasaan yang berpihak kepada masyarakat. 

Semua bermula dari keputusan kontroversial Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) hingga 250%. Kebijakan ini diambil lewat rapat bersama camat dan paguyuban kepala desa, karena selama 14 tahun PBB‑P2 tidak pernah naik. Belasan desa menjadi sasaran utama, dan masyarakat protes keras karena pajak dianggap beban berat untuk masyarakat kecil. Kebijaksanaan ini tanpa didasari dan keputusan tanpa melibatkan anggota DPRD kabupaten setempat, sehingga meresahkan masyarakat. 

Untuk meredam gelombang unjuk rasa 13 Agustus 2025, pihak pemerintah bupati Pati membatalkan kenaikan PBB‑P2 sebesar 250 persen dibatalkan, badai tuntutan tak surut. Massa tetap menuntut langkah lebih jauh, Bupati Sudewo diminta mundur, kebijakan lima hari sekolah ditolak, proyek renovasi Alun-alun senilai Rp2 miliar dibatalkan, rencana pembongkaran masjid bersejarah ditolak, dan proyek videotron anggaran Rp1,39 miliar dipertanyakan urgensinya.

Demo semakin menyulut ketegangan. Massa yang semula tertib mulai memecahkan pagar Pendopo dan melempar botol ke arah kantor bupati. Gas air mata dan water cannon dikerahkan. Namun Pendopo tetap tertutup, anggota DPRD Pati muncul, mengajak dialog, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga mengimbau perlunya dialog dari hati ke hati, bukan saling serang . Jumlah demonstran terus bertambah, media menyebut angka berkisar antara puluhan ribu hingga 25 ribu orang yang mengkonfirmasi kehadiran. Namun data pasti bukan urusan utama, yang penting suara rakyat menuntut keadilan.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat terus memantau dan menghormati proses tersebut. Pemerintah daerah pun segera menindaklanjuti, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket sebagai langkah serius menanggapi tuntutan publik. Ini bukan sekadar gesekan politik biasa, ini bukti bahwa suara rakyat, saat tak dihindari, mampu memaksa institusi publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya.

Satu hal layak dicontoh dari gelombang protes ini adalah solidaritas dan kedewasaan rakyat Pati saat menyuarakan aspirasi. Mereka turun ke jalan bukan sekadar marah, tetapi menuntut kebijakan yang adil dan jelas. Namun, sangat disayangkan, tak sedikit fasilitas umum yang rusak karena demo yang ricuh. Menariknya, aksi mereka berhasil menggugah pemerintah untuk mundur dari kebijakan kontroversial dan langsung memicu proses pengawasan formal melalui pansus DPRD. Momentum ini menunjukkan bahwa rakyat tak hanya bisa protes, tapi juga punya kapasitas mendorong dialog dan mekanisme demokrasi berjalan.

Semoga semangat rakyat Pati ini menjadi introspeksi para pemimpin di negeri ini , bahwa pemerintahan sejatinya ada karena rakyat, dan pemerintah sejatinya berdiri karena mendengarkan rakyat.  “Pati adalah KUNCI. Jika rakyat Pati berhasil menurunkan Si Raja Kecil dari singgasananya , maka itu akan menjadi rambu kuning buat pejabat-pejabat lain agar lebih berhati-hati dengan jabatan dan kebijakannya. Namun jika rakyat Pati gagal, yang terjadi adalah sebaliknya. Para pejabat akan lebih arogan dan semau sendiri dalam setiap kebijakannya," Ujar subari,M.Pd pengamat sosial, Budaya dan politik Tinggal di  Jawa Timur, Kangsobari71@ gmail.com